Program Strategis Kota Banjar

Banjar berangkat dari Kota Administratif yang memekarkan diri dari Kabupaten Ciamis, ada tiga kebijakan yang dibuat oleh Walikota untuk membangun Kota Banjar yaitu :

Pertama ; kebijakan yang berhubungan dengan keberpihakan kepada publik (masyarakat);

Kedua ; kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur pemerintahan dan,

Ketiga ; kebijakan yang berhubungan dengan penataan perkotaan.


Kebijakan yang berhubungan publik diarahkan pada peningkatan IPM (Indek Pembangunan Manusia), meliputi pendidikan, kesehatan, dan daya beli.


A. Pendidikan

Bidang Pendidikan mendapatkan perhatian terbesar baik dari sisi program maupun pendanaan dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia bagi kelanjutan pembangunan, pendidikan dikatakan berkualitas bila menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai kebutuhan perkembangan jaman.

Di bidang pendidikan, Pemerintah Kota Banjar tidak mengharapkan adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Pelayanan dibidang pendidikan menjadi salah satu Prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diantaranya melalui Program Pembinaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Luar Sekolah, juga merealisasikan bantuan berupa pendidikan gratis bagi anak usia sekolah yang tidak mampu secara ekonomi dan pembebasan biaya pendaftaran bagi siswa yang akan bersekolah di tingkat Sekolah Dasar, Menengah dan Atas yang terdapat di Kota Banjar.

Sebelum bantuan BOS (Biaya Operasinal Sekolah) turun, di Kota Banjar sudah mulai memberikan biaya gratis kepada SD dan SMP. Kemudian pendaftaran siswa dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA dibiayai Pemerintah Kota Banjar.


B. Kesehatan

Aspek kesehatan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas penduduk yang akhirnya dapat mempengaruhi tingkat pencapaian pembangunan manusia. Seluruh masyarakat Kota Banjar mendapat layanan gratis berobat di PUSKESMAS, serta bagi masyarakat kurang mampu yang berdomisili di Kota Banjar, tidak akan dipungut biaya berobat di Rumah Sakit Umum Banjar dan mendapat fasilitas gratis rawat inap di ruang rawat kelas 3.

Untuk upaya meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk tidak hanya dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan saja, akan tetapi harus didukung pula oleh ketersediaan petugas atau tenaga kesehatan yang cukup sesuai dengan kebutuhan.

Peningkatan jumlah tenaga dan sarana kesehatan merupakan kebijakan dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat.


C. Daya Beli


Kemampuan daya beli masyarakat yang dihitung melalui Purchasing Power Parity(PPP) pada tahun 2004 sebesar Rp. 588.920 perkapita per bulan, mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2003 sebesar Rp. 586.200 per kapita per bulan.


Pada Tahun 2006 prioritas bidang ekonomi ditujukan untuk mencapai sasaran daya beli sebesar Rp. 595.000, dengan prioritas :
Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui pengembangan agribisnis, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan terpeliharanya sarana prasarana produksi pertanian serta meningkatnya produksi kehutanan;
Mengembangkan kekuatan ekonomi masyarakat desa dengan terbentuknya lembaga ekonomi desa (koperasi desa) yang profesional yang mampu memberdayakan potensi desa;
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dengan sasaran meningkatnya SDM petugas dan pengelola ketahanan pangan, meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan, berkembangnya kelembagaan pangan, berkembangnya kemitraan usaha, meningkatnya peran serta dinas dan instansi terkait dalam mewaspadai pangan dan gizi, terpenuhinya fasilitas yang dibutuhkan oleh pengelola ketahanan pangan , berkembangnya kajian potensi dan aneka produk olahan pangan lokal, terwujudnya peningkatan konsumsi pangan lokal serta meningkatnya pola serta meningkatnya pola konsumsi gizi berimbang;
Meningkatnya peranan pariwisata dalam menunjang perekonomian daerah dengan sasaran tergalinya dan promosi potensi pariwisata lainnya;
Meningkatnya aktivitas industri serta kegiatan perdagangan dan koperasi/UKM dalam mendukung perekonomian daerah dengan sasaran meningkatnya Industri Kecil Formal, meningkatnya Industri Kecil Informal, meningkatnya unit usaha perdagangan, Meningkatnya tingkat kesehatan koperasi, meningkatnya klasifikasi koperasi serta meningkatnya jumlah UKM yang dibina, serta mendapat kesempatan dan kemudahan-kemudahan untuk menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah;
Meningkatkan pengusahaan pertambangan dan pemanfaatan energi dengan sasaran meningkatnya pembinaan bagi pengusaha, galian golongan C, terkendalinya pengusahaan air bawah tanah serta meningkatnya pemanfaatan energi dan tenaga listrik yang ramah lingkungan.


Kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur pemerintahan dan penataan kota diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan upaya :
Memperlancar arus mobilisasi barang dan jasa meliputi : mempertahankan kondisi jaringan yang baik dan sedang; merehabiliasi jaringan yang rusak ringan; meningkatkan jaringan yang rusak; melanjutkan pembangunan ruas jalan baru dan jembatan yang membuka akses jaringan lalu lintas baru.
Mengembangkan sistem jaringan, prasarana dan sarana transportasi; meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas; mengembangkan infrastruktur telekomunikasi pedesaan.
Pengelolaan sumber daya air dan irigasi yang mendukung sektor pertanian meliputi : meningkatkan kesediaan air baku untuk memenuhi berbagai kebutuhan; memelihara dan memperbaiki jaringan irigasi; mengendalikan daya rusak air; mengurangi areal banjir dan waktu genangan.